Ini Dampak Limbah Home Industry Tahu di Jombang yang Dibuang Sembarangan

Home industry tahu di Jombang (Foto: Enggran Eko Budianto)
Jombang - Pembuangan limbah cair 71 industri rumahan (home industry) tahu di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang selama puluhan tahun, berdampak serius terhadap lingkungan. Limbah cair tersebut telah mencemari sungai, lahan pertanian, hingga air tanah.

Sebanyak 71 industri rumahan tahu (sebelumnya disebut 69) tersebar di 3 desa di Kecamatan Jogoroto. Yakni di Desa Mayangan, Sumbermulyo dan Ngumpul. Kapasitas produksi mereka bervariasi. Mulai puluhan hingga ratusan kilogram per hari.

Kepala Bidang Wasdal Gakkum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang Yuli Inayati mengatakan, semua home industry tahu di Kecamatan Jogoroto membuang limbah cairnya langsung ke lingkungan. Seperti ke sungai, sawah dan pekarangan masing-masing. Pembuangan limbah cair itu berlangsung puluhan tahun sejak 1990-an.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibuatkan Pemkab Jombang sejak 2018, rupanya tidak dioperasikan oleh para pengusaha. Padahal, 2 IPAL di sentra industri tahu ini menghabiskan anggaran daerah sekitar Rp 1,2 miliar. Puluhan industri tahu tetap saja membuang limbahnya ke lingkungan. Salah satunya mencemari kanal sekunder Rejoagung II yang mengalir hingga Kecamatan Peterongan, Jombang.

"Berdasarkan hasil pengawasan kami seluruhnya tidak mempunyai IPAL. Mereka langsung membuang ke sungai, ke sawah dan tanah sendiri. Yang saya tahu sekarang masyarakat setempat tidak bisa menggunakan air permukaan karena dampak pembuangan itu mencemari air tanah. Mereka harus mengebor lebih dalam. Itu kan dari bahan organik ya, itu yang menyebabkan tercemarnya sungai," kata Yuli kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Yuli menjelaskan untuk menangani pembuangan limbah cair industri tahu ke lingkungan, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran selama lima tahun. Yaitu 2018-2023. Setiap tahun anggaran dikucurkan untuk membangun IPAL di sentra industri tahu Kecamatan Jogoroto.

Sayangnya, 2 IPAL yang selesai dibangun saat ini tidak dioperasikan para pengusaha tahu. Mereka berdalih kapasitas IPAL tidak mampu menampung limbah cair dari semua industri tahu yang ada.

"Kami sudah menghitung kapasitas sebelum pembangunan, sudah ada kajian berapa sih volume IPAL yang seharusnya. Kendalanya pemakaian air tidak terkendali. Itu yang menyebabkan over kapasitas. Kalau masyarakat berkomitmen mengoperasikan IPAL, ke depan dari sisi anggaran kami tidak ada kendala, kami beri pendampingan," terang Yuli.

Pihaknya berharap, para pengusaha tahu berkomitmen mengoperasikan IPAL yang ada secara optimal. Kendala kapasitas bakal diselesaikan bersama dengan Pemkab Jombang.

"Kalau mengacu peraturan undang-undang, pembuangan limbah tanpa izin bisa dikenakan pidana. Namun, kami dari Pemda sepakat mengedepankan pembinaan. Bentukanya akan dibuat bertahap, kami susun tim sendiri di tingkat kabupaten," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang Maya Novita berpendapat, persoalan limbah home industry tahu di Kecamatan Jogoroto harus diselesaikan dengan hati-hati. Karena 71 home industry tahu tersebut menyangkut nasib sekitar 3.000 pekerja.

"Kalau tidak ditangani hati-hati akan mengganggu semuanya. Intinya harus ada kenyamanan lingkungan, pola hidup masyarakat yang sehat. Tidak perlu ada yang disalahkan, kita bersama-sama maju, bersih, ekonomi yang rapi," cetusnya.

Ia menambahkan, Komisi C bakal membantu para pengusaha dan pemerintah menuntaskan kendala IPAL. "Akan kami sidak ke sana. Karena kami belum tahu kondisi di lokasi. Sehingga lebih nyaman kalau kita sama-sama diskusi untuk menutaskan masalah ini," pungkasnya.

Sumber : detik.com

 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel