Pengurusan KTP di Mojokerto Ricuh, Gerbang Roboh dan Ada yang Pingsan


Mojokerto - Ratusan pengurus e-KTP terlibat kericuhan saat berebut nomor antrean di kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Membludaknya pengurus KTP elektronik kali ini karena surat pemberitahuan dari KPU terkait Pilbup 2020.

Kericuhan pagi tadi berawal dari pintu gerbang kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko. Ratusan pengurus KTP berebut nomor antrean yang dibagikan petugas di pintu gerbang. Dorongan dari warga membuat pintu gerbang setinggi 2 meter itu roboh.

Ricuh kembali terjadi di dalam kantor. Ratusan pemohon e-KTP kembali berebut nomor antrean yang dibagikan petugas. Aksi saling dorong pun terjadi. Sejumlah perempuan terjatuh di dalam kerumunan. Ada juga yang pingsan.

"Kondisinya tadi ramai banget. Saat nomor antrean dibagi di gerbang, warga ramai banget, menerobos masuk sampai gerbangnya roboh, banyak yang terjungkal," kata Riska (17), pemohon e KTP warga Kecamatan Pacet kepada wartawan di lokasi, Sabtu (21/11/2020).

Siswi kelas XI madrasah aliyah (MA) ini mengaku datang ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto pukul 04.00 WIB. Dia bersusah payah mengurus e KTP agar bisa memilih pada Pilbup 9 Desember 2020.

"Karena ada surat dari KPU agar mengurus KTP untuk Pilkada. Hari ini dapat antrean untuk besok," ujar Riska kesal.

Ricuh di kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto selesai setelah Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander menugaskan anggota Polsek Sooko untuk membubarkan warga. Karena para pemohon juga mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Setelah menerima informasi, Kapolres menugaskan kami untuk mengecek. Kami ke lokasi, lalu kami bubarkan," kata Kapolsek Sooko AKP Amat.

Ia menjelaskan, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto sudah membatasi pengurusan e-KTP maksimal 250 orang per hari. Pagi tadi pemohon KTP elektronik itu membludak gara-gara adanya surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Mojokerto.

Melalui surat tersebut, KPU meminta warga Mojokerto yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilbup 2020 segera melakukan perekaman e-KTP.

"Karena warga pemilih pemula mendapat surat dari KPU agar mengurus e-KTP untuk Pilkada 2020. Makanya masyarakat menerima surat berbondong-bondong ke Dispendukcapil sehingga yang mengurus membludak sekali," jelas Amat.

Untuk mencegah insiden serupa terulang, Amat bakal menerjunkan tim untuk menjaga pengambilan nomor antrean di kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. "Kami jaga tiap jam 04.30 saat pembagian nomor antrean. Karena Dispendukcapil menetapkan kuota 250 orang per hari," pungkasnya.

Sumber : detik.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel