Ada Satu Tersangka Baru Korupsi Pupuk Bersubsidi di Jombang, Apa Perannya?

Kejari Jombang menetapkan 1 tersangka baru kasus pupuk bersubsidi (Foto: Enggran Eko Budianto)
Jombang - Kejari Jombang menambah satu tersangka baru kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019. Tersangka terlibat dalam manipulasi data penerima pupuk bersubsidi hingga merugikan negara sekitar Rp 540 juta.

Kepala Kejari Kabupaten Jombang Imran mengatakan, tersangka baru dalam kasus ini berinisial KS (50), Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Mojoagung. KS menyusul Solahuddin (55), Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki di Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Solahuddin baru ditahan hari ini di Lapas Kelas IIB Jombang. Padahal, dia sudah 4 bulan lebih menyandang status tersangka. Yakni sejak Selasa (16/2). Dengan begitu, kejaksaan sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Mojoagung, Jombang tahun 2019.

"Penahanan kami dulukan satu orang yang lebih awal kami tetapkan sebagai tersangka (Solahuddin). (Penahanan KS?) Pasti kami selesaikan," kata Imran kepada wartawan di kantornya, Jalan KH Wahid Hasyim, Rabu (23/6/2021).

Kasipidsus Kejari Jombang Muhamad Salahuddin menjelaskan, KS atau Kusaeri ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (4/6). Sebagai Koordinator PPL Kecamatan Mojoagung, ia bersekongkol dengan tersangka Solahuddin untuk memanipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani terhadap pupuk bersubsidi tahun 2019.

Karena KUD Sumber Rejeki yang dikelola Solahuddin melayani penyaluran pupuk bersubsidi ke para petani di Kecamatan Mojoagung, Jombang. Sehingga pupuk bersubsidi yang disalurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melebihi kebutuhan riil para petani di Kecamatan Mojoagung. Seharusnya sesuai aturan, pupuk bersubsidi tidak tersisa setelah dibagikan seluruhnya ke para petani.

"Untuk bisa dapat pupuk bersubsidi, petani harus mempunyai lahan tidak lebih dari 2 hektare. Namun, para petani tebu rata-rata lahannya lebih dari 2 hektare. PPL menyarankan pemilik kios untuk menyiasati diatasnamakan keluarganya, adiknya, keponakan supaya dapat jatah pupuk bersubsidi. Setelah itu, data diserahkan ke PPL untuk diinput ke data RDKK," terangnya.

Tak tanggung-tanggung, manipulasi RDKK yang dilakukan kedua tersangka mengakibatkan kelebihan 132 ton pupuk bersubsidi. Terdiri dari 66 ton pupuk NPK dan 66 ton pupuk ZA. Ratusan ton pupuk bersubsidi tersebut lantas disalahgunakan tersangka untuk kepentingan pribadi.

"Temuan kami kerugian negaranya sekitar Rp 542 juta," ungkap Salahuddin.

Sampai saat ini, lanjut Salahuddin, Kusaeri belum mengakui menerima keuntungan dari hasil korupsi pupuk bersubsidi. Tersangka juga belum ditahan. "Tersangka (Kusaeri) belum mengakui menerima bagian," tandasnya.

Kejari Jombang mengusut korupsi pupuk bersubsidi ini untuk menjawab kelangkaan pupuk bersubsidi yang pernah terjadi di Kota Santri. Penyelidikan dilakukan selama enam bulan sejak sekitar Maret 2020.

Perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan sejak 21 September 2020. Karena kejaksaan menemukan sejumlah indikasi tindak pidana korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Mojoagung, Jombang tahun 2019.

Sumber : detik.com
 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel