Korupsi Dana Desa Rp 689 Juta, 2 Perangkat di Probolinggo Ditahan

Probolinggo - Dua mantan perangkat desa di Probolinggo terlibat korupsi dana desa senilai Rp 689 juta. Keduanya diamankan Kejari Kabupaten Probolinggo.

Keduanya diduga terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017-2020 dengan total anggaran Rp 689 juta.

Dua pejabat desa tersebut yakni PP selaku Penanggung Jawab (Pj) Kepala Desa (Kades) dan S yang merupakan Bendahara desa. Keduanya mantan perangkat Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran yang menjabat pada tahun 2017 hingga 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo, David Palapa Duarsa menyebut dalam setiap aksinya, PP selalu dibantu oleh S, bendaharanya. Selama masa pengabdiannya di tahun tersebut, laporan pertanggung jawaban (LPJ) DD dan ADD tidak sesuai dengan realisasi yang dikerjakan.

Bahkan pada tahun 2020, laporan pertanggungjawaban tidak dibuat atau tidak dilampirkan dengan dokumen pendukung. Artinya, laporan tahun tersebut dinyatakan fiktif.

"Tidak ada LPJ pada tahun 2020 itu, sama sekali. Anggarannya ludes, tapi realisasinya tidak ada," ujar David di Kejari Kabupaten Probolinggo, Selasa (8/2/2022).

Dari perbuatan dua tersangka, pihaknya segera berkoordinasi dengan BPKP Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya, diketahui kerugian negara senilai Rp 689 juta.

"Karena ada kerugian negara, sehingga dua perangkat desa itu kami amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka," tambah David.

Saat ini, dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi telah mendekam di balik jeruji besi. Berkas kasus dua perangkat Desa Pakuniran akan segera dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sumber :  detik.com
 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel